Jadi Pakar Adenium Berkat Membaca

Jangan pernah meremehkan manfaat membaca. Karena dari sana, barangkali tidak sekadar ilmu (pengetahuan) baru yang akan Anda dapatkan, tetapi bisa juga itu akan menunjukkan jalan rizki anda selanjutnya.
M Selem, bapak dua anak kelahiran Gresik 27 Agustus 54 tahun silam itu, salah satu yang telah merasakan manfaat membaca. Berawal dari kegemarannya membaca bagaimana merawat dan mengembangkan adenium (bunga kamboja) di salah satu majalah, kini ia pun sudah menjadi pakar yang tak lagi banyak waktu beristirahat, karena banyaknya panggilan.
“Saya berkecimpung di adenium sejak 2001. Saya memilih mengembangkan adenium, karena banyak orang yang suka, mulai dari orang biasa, sampai orang kaya juga suka,” katanya.

berawal dari kegemarannya membaca, Selem kini jadi pakar adenium

Blora dipilihnya sebagai tempat mengadu nasib dan mengembangkan usaha adenium-nya, karena kondisinya yang cukup panas, sehingga sangat cocok untuk pengembangan bungan jenis adenium ini.
Di Kota Satai ini, suami Parisi yang juga bapak dari Ninik Musripah dan Amin Joko Prayogo, ini tinggal di rumah Taslan, pensiunan Polri yang juga beberapa kali menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Blora. “Saya tinggal di sini. Dikasih tempat sama Bapak Taslan. Sebagai gantinya, saya diminta membantu merawat bunganya,” terangnya saat ditemui di kebun adeniumnya di Kelurahan Bangkle.

Banyak Permintaan
Prediksi Selem memang tidak meleset. Sejak pertama bergelut dengan adenium hingga saat ini, permintaan terhadap bunga itu tak pernah sepi. “Kalau ada silangan baru, pelanggan pasti minta,” terangnya.
Kini, adenium pun sudah memiliki jenis yang sangat variatif (beragam). Di antaranya triple black angel, jingle bell, triple santa claus, valintine rose, double white, double sakura, teamo, dan triple amazing.
“Harganya juga sangat variatif. Yaitu antara Rp 10.000 per stek hingga Rp 20.000 per stek. Namun untuk yang sudah dalam pot, harga berbeda. Untuk kelopak satu harganya Rp 100.000, sementara adenium tumpuk tiga seharga Rp 350.000,” paparnya.
Pada giliran selanjutnya, Selem pun tidak sekadar menjual bunga. Ia juga melayani jasa perawatan dan stek adenium dari rumah ke rumah. “Banyak panggilan untuk melakukan penyetekan dari rumah ke rumah. Untuk ini, per stek adalah Rp 50.000.”
Selain Blora, menurutnya, banyak permintaan juga dari Bojonegoro, bahkan ada juga teman-temannya yang memintanya untuk pindah ke sana. Namun ia tidak meu meninggalkan Blora, karena sudah memiliki pelanggan yang jelas, dan jasanya sangat dibutuhkan untuk merawat adenium, mulai dari orang biasa hingga pejabat-pejabat di Blora.
“Adenium banyak dicari orang dan tidak pernah sepi. Blora sangat prospek dan saya sudah memiliki pelanggan yang jelas,” kata warga RT 3 RW V Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringinanom, Gresik, ini. Ya, dari membaca, Selem pun kini menjadi pakar adenium yang sangat sibuk memenuhi panggilan pelanggan yang membutuhkan jasanya. (Rosidi)

Alokasikan DBHCT untuk Djambu Bol

Perusahaan Rokok (PR.) Djambu Bol Kudus, sudah memberikan kontribusi positif bagi pendapatan ekonomi masyarakat Kudus selama puluhan tahun. Ribuan pekerja, menggantungkan hidupnya dari sini. Namun kini, nasibnya seakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ia “harus” gulung tikar, dengan masih membawa beban memberi uang pesangon bagi para pekerjanya.
Hal yang sangat ironis, tentu saja tidak hanya dialami oleh para pekerja yang kehilangan gantungan hidupnya. PR Djambu Bol secara institusional sebagai perusahaan, juga hanya akan tinggal nama atau tinggal kenangan saja.
Untuk itu, hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus saat ini, adalah bagaimana agar bisa berperan serta menyelamatkan Djambu Bol, agar bisa hidup kembali dan para pekerja bisa kembali lagi mendapatkan lahan untuk mencari penghidupan.
Hal ini, tidak serta merta harus diserahkan kepada pihak owner atau manajemen saja. Karena ini sama saja dengan “habis manis sepah dibuang.” Ketika untung, Pemkab ikut merasakan nikmat legitnya. Tetapi giliran terperosok dalam kubangan persoalan, ditinggal tanpa ada upaya untuk membantu mencari solusinya.
Betapa tidak, hampir seratus tahun lamanya, Djambu Bol menyertai segenap nadi kehidupan masyarakat Kudus, dan membantu pemerintah menyediakan lahan pekerjaan bagi masyarakatnya. Hal yang seharusnya, menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, apakah kemudian kita akan membiarkan Djambu Bol mati, tanpa ada upaya untuk membantu menyelamatkannya?

Alokasikan DBHCT
PR Djambu Bol akan segera tinggal kenangan jika tidak tidak ada pihak-pihak, terutama pemerintah, untuk ikut terjun menyelamatkan perusahaan rokok yang sebenarnya, sudah cukup punya brand ini.
Dalam peta industri rokok nasional, Djambu Bol sudah memiliki nama. Ia juga sudah memiliki pasar yang cukup besar. Hanya saja, persoalan muncul, yang menyebabkan perusahaan ini seakan tak mampu bangkit lagi untuk tetap survive.
Apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Kudus sekarang? Adakah celah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan PR Jambu Bol itu?
Celah untuk menyelamatkan PR Jambu Bol saat ini, sebenarnya sangat luas bagi Pemkab Kudus. Karena saat ini, kabupaten yang kini dipimpin oleh Bupati Musthofa tersebut, mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) yang cukup besar. DBHCT ini diberikan kepada daerah yang berbasis tembakau dan industri kretek (rokok).
Kabupaten Kudus, menjadi salah satu prioritas mendapatkan kucuran DBHCT tersebut, karena besarnya pendapatan negara yang dihasilkan dari cukai tembakau yang dihasilkannya.
Pada tahun 2009 ini, kucuran dana dari DBHCT untuk Kabupaten Kudus, sebesar Rp.70.825.701.000. Tak ayal, milyaran uang tersebut menjadi incaran banyak instansi untuk mendapatkannya, untuk mem-back up kegiatan-kegiatannya.
Namun apa lacur. Peruntukan dana tersebut, diikat oleh aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 84 tahun 2008. Di antaranya untuk sosialisasi barang kena cukai dan pemberantasan cukai ilegal.
Di Kudus sendiri, ada 12 instansi yang mendapatkan dana DBHCT dengan besaran yang variatif. Bagian Humas mendapatkan Rp.2.000.000.000, Dinas Kesehatan Rp.18.977.982.000, Dinas Cipta Karya Rp.1.025.000.000, Dinas Lingkungan Hidup Rp.577.500.000, Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Rp.75.000.000 dan Dinas Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi sebesar Rp.23.656.170.000.
Selain instansi di atas, Kantor Polisi Pamong Praja mendapatkan kucuran dana Rp.5.000.000.000, Bagian Perekonomian Rp.195.877.000, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp.4.647.127.000, Bagian Hukum Rp.1.500.000.000 dan terakhir Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rp.2.329.123.000.
Berbagai instansi yang mendapatkan kucuran dana tersebut, diperuntukkan sesuai institusinya masing-masing. Namun, sebenarnya, ada beberapa instansi yang bisa digabung, sehingga bisa dilakukan efektivitas penggunaannya dan bisa dilarikan ke kebutuhan lain yang juga urgent.
Sebagai contoh, Bagian Humas, Disdikpora dan Satpol PP, bisa dipadukan dalam satu agenda kerja, yaitu sosialisasi cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan begitu, bisa dilakukan pengiritan dana dan diposkan untuk hal lain.
Untuk saat ini, penyelamatan dan penghidupan lagi PR.Djambu Bol, bisa menjadi agenda besar yang bisa dilakukan, dengan memanfaatkan DBHCT yang ada. 10 persen saja DBHCT, bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan kembali kehidupan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
Dengan menghidupkan kembali Jambu Bol; Pertama, para pekerja bisa mendapatkan kembali lahan untuk mencari penghidupan dengan bekerja lagi jika Jambu Bol terselamatkan dan dibuka kembali.
Kedua, mempertegas komitmen pemerintah dalam rangka ikut memikirkan bagaimana agar sebuah perusahaan bisa tetap hidup. Perusahaan jangan hanya didatangi ketika menagih pajak dan cukai saja, tetapi kehidupannya jug harus ikut dipikirkan.
Ketiga, tugas pemerintahlah untuk membuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Nah, ketika ada sebuah lapangan pekerjaan yang padat karya mengalami sebuah persoalan yang bisa memicu kebangkrutan, sudah semestinya lah pemerintah turun tangan, laiknya orang tua yang datang untuk ikut memikirkan persoalan yang dihadapi anaknya.
Tetapi semua terpulang pada komitmen pemerintah. Apakah ingin melihat rakyatnya menjadi pengangguran karena perusahaan ditutup, atau memilih mengalokasikan sedikit dana dari DBHCT untuk membuka kembali perusahaan, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Pilih mana? (Rosidi)

Belajar Kesetiaan dari Ida Laksmiwati

laksmiKASUS pembunuhan terhadap Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, memang membuat kita semua prihatin. Sebab salah seorang tersangkanya adalah Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar. Antasari bahkan diduga menjadi otak di balik tragedi mematikan tersebut.

Tetapi di balik semua itu, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga dan dahsyat dari seorang perempuan bernama Ida Laksmiwati, istri Antasari. Perempuan ini sangat tegar menghadapi cobaan hidup yang menerpa bahtera rumah tangganya.

Ida Laksmiwati, dalam berbagai kesempatan, selalu mengatakan bahwa ia sangat percaya kepada suaminya. Apabila suaminya mengatakan tidak terlibat kasus pembunuhan, maka ia juga percaya. ’’Saya sangat percaya pada Bapak. Meski persoalan ini sangat berat, kita akan tetap bersatu dan tidak akan terpisahkan,’’ katanya, dalam sebuah percakapan dengan salah satu stasiun TV.

Mengapa sikap Ida Laksmiwati dalam menghadapi kasus suaminya, sekaligus cobaan bagi keluarga yang sekian lama dibangunnya, itu patut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita?

Umumnya, apabila ada seorang suami yang terlibat sebuah kasus, apalagi kasus besar yang menyangkut negara, kebanyakan istri akan goyah. Bahkan, tidak lama kemudian, dia akan meminta cerai dari suaminya.

Rasa malu akan mengalahkan segalanya, karena takut digunjing, atau menjadi bahan pembicaraan tetangga dan teman-teman. Inilah yang kemudian mengalahkan dan melupakan komitmen untuk hidup bersama dalam suka dan duka yang diucapkan sewaktu menikah.

Maka, keikhlasan Ida untuk tetap setia mendampingi Antasari, apa pun yang terjadi, adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak banyak perempuan yang bisa menerima kenyataan hidup seperti ini.
Sebagai Cermin
Tidak berlebihan jika sikap hidup Ida Laksmiwati dalam mendampingi Antasari dapat dijadikan cermin bagi para perempuan dan istri-istri di negeri ini.

Ida Laksmiwati barangkali bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa, andai dia bukan istri Antasasri. Tetapi siapa yang bisa menebak, bahwa seandainya tidak ada Ida Laksmiwati yang mendampingi, Antasari juga bukan apa-apa dan belum tentu juga meraih sukses.

Intinya saya ingin mengatakan betapa besar peran perempuan dalam menentukan arah hidup dan kesuksesan suaminya. Perempuan tegar seperti Ida Laksmiwati itulah yang tidak melihat cermin retak sebagai sesuatu yang harus dihancurkan, lalu dibuang, melainkan harus diperbaiki sedapat mungkin.

Sikap hidup inilah yang selayaknya menjadi perhatian dan pelajaran bagi para perempuan, tertuama istri, dalam mendampingi suami. Cinta kasih dan hidup bersama suami tidak seharusnya diberikan istri ketika suami bergelimang harta dan punya kedudukan. Ia wajib hadir dan berada di sisi suami ketika ada cobaan dan masalah mengadang.

Janganlah pepatah ’’ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditinggal’’ menjadi kisah nyata dalam kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga, materi bukanlah segalanya. Tetapi kepercayaan dan cinta kasih itulah yang harus dijaga dan dipertahankan.

Mendapatkan sebuah cinta bukanlah hal yang mudah. Kita tentu ingat bagaimana kisah Qois dalam mengejar cinta Laila yang terhalang dan nasib tak pernah mempertemukannya.

Maka, jagalah cinta itu. Jangan biarkan ’’cermin retak’’ cobaan hidup mengempaskan segalanya. (Eros Rosidi, jurnalis, editor buku, dan Sekjen ISES Indonesia-32)

Sumber:
Suara Merdeka, 13 Mei 2009

Pilpres & Wajah Santun Demokrasi

Oleh Eros Rosidi

[Sekjen ISES Indonesia]

Setelah pemilu legislatif 2009 dilaksanakan pada 9 April lalu, kini, hajat nasional akan kembali digelar, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang akan menahkodai negeri ini masa lima tahun mendatang.
Harapan yang muncul dari semua proses itu adalah, bahwa pemilu Pilpres nanti benar-benar bisa melahirkan pemimpin yang cerdas, amanah dan bertanggungjawab. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, tentu berharap juga bahwa pemilu nanti akan berjalan dengan suskes.
Dalam berbagai diskusi yang digelar oleh Institute for Social and Economic Studies (ISES) Indonesia, ada beberapa indikator kesuksesan dalam pemilu. Pertama, partisipasi masyarakat meningkat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap partai dan pemerintah, yang dalam pemilu, diwujudkan dengan memberikan suara dalam pemilihan.
Kedua, lahirnya pemimpin yang cerdas, kapabel dan amanah. Lahirnya pemimpin seperti ini, menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam berpolitik dan cerdas pula dalam menentukan pilihan politiknya.
Ketiga, kondusif (aman). Pemilu yang damai, aman dan tidak memunculkan anarkisme, adalah salah satu indikator yang tidak bisa dilupakan dalam pemilu. Kondusif ini bisa berarti bahwa kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Perbedaan pilihan partai politik, jangan disikapi dengan sinis dan dendam, dengan melihat lawan politik sebagai the other yang harus “dimusnahkan”.
Perbedaan adalah natural law (sunnatullah) yang tidak bisa diingkari, termasuk dalam berpolitik dan berdemokrasi. Perbedaan adalah hal biasa, yang seharusnya dari perbedaan itu, akan memunculkan keragaman yang akan menjadikannya lebih berwarna dan indah.

Demokrasi yang Santun
Pemahaman-pemahaman atas politik dan demokrasi yang santun, harus ditanamkan kepada publik secara universal. Dengan itulah, maka wajah santun dalam proses demokrasi akan lahir dan ditemukan.
Wajah santun dalam proses demokrasi ini menjadikan orang akan memahami bahwa politik dan demokrasi adalah sarana menuju satu titik, satu tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh founding father’s bangsa.
Perangkat-perangkat untuk mewujudkan wajah santun demokrasi ini tentu tidak bisa diabaikan. KPU sebagai penyelenggara pemilu, bisa menggandeng Polri maupun TNI untuk melakukan sosialisasi kepada publik agar menjaga etika dalam pemilu.
Etika dalam politik harus dipahami oleh semua warga negara. Di mana ending dari politik yang beretika tersebut, diantaranya terselenggaranya pemilu secara damai dan aman. Kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan efek positif bagi lahirnya pemimpin yang berkualitas. Dengan rasa damai dan aman itulah, masyarakat bisa berpikir secara jernih untuk menentukan pilihannya.
Partai politik (parpol) pun mempunyai kewajiban yang sama, yaitu memberikan “wejangan” kepada pendukungnya agar menjaga etika politiknya. Jangan ada pembunuhan karakter yang bisa memunculkan percekcokan atau anarkisme massa antarpendukung partai.
Selain itu, masyarakat juga harus sadar, bahwa dalam proses demokrasi, dimana dalam pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Karena itu sejak awal harus ditanamkan, bahwa apapun hasilnya, maka harus didukung sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan kondusif.
Tentu saja, ini membutuhkan yang namanya sebuah kesadaran politik bagi masyarakat (konstituen). Siapakah yang bertanggungjawab? Masing-masing kita berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat, karena dari hasil itulah, negara ini ditentukan keberlangsungannya.
Pemerintah, KPU, LSM, dan media massa, harus mengambil peran dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat sesuai kapasitasnya masing-masing dalam rangka mewujudkan wajah santun dalam demokrasi di nusantara raya ini.
Semoga, pemilu presiden nanti, akan benar-benar menghasilkan dan melahirkan sosok presiden dan wakil presiden yang amanah, dan mengedepankan kepentingan rakyat daripada diri sendiri, keluarga, kelompok maupun partai yang mengusungnya. Semoga!

Sumber:
Harian Merdeka, 12 & 13 Mei 2009

“Aku Mau” Kartini Saja

ra-kartini

Berbicara tentang feminisme atau perjuangan kesetaraan gender di Indonesia, kita tidak akan bisa lepas dari sosok fenomenal dan sangat menarik: RA Kartini. Bukan lantaran setiap tanggal 21 April ada peringatan Hari Kartini, melainkan karena pemikirannya yang jauh melampaui batas-batas teritorial dan sudah sangat modern untuk ukuran zamannya.

RADEN Ajeng (RA) Kartini, meski seorang bangsawan, tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Dia hanya sekolah di ELS (Europese Lagere Schools) di Jepara, dan sudah meninggalkan bangku sekolah ketika berumur 12 tahun.
Vissia Ita Yulianto (2004) mencatat, Kartini adalah salah satu bukti sejarah yang menunjukkannya sebagai manusia kritis dan pribadi yang peka terhadap kondisi sosial waktu itu.

Sementara Goenawan Mohamad (2004) menulis, Kartini adalah epik dan tragis sekaligus. Dalam berbagai segi, Kartini adalah perempuan rupawan, cerdas, perspektif, pemberontak, sekaligus anak bupati Jawa, penuh cita-cita pengabdian, tapi juga lemah hati.

Terlepas dari berbagai penilaian yang muncul, Kartini tetaplah seorang tokoh yang sangat brillian: perempuan yang mula-mula mengembuskan perjuangan feminisme di Indonesia.

Dalam bahasa sederhana, Goenawan Mohamad mengatakan, ’’Bukan karena gagasan feminisme maka Kartini ada, tetapi karena Kartini ada, maka ia seorang feminis’’.

Dengan keterbatasannya, pemikiran-pemikiran Kartini tentang feminisme dan perjuangannya agar perempuan Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya mendapatkan pendidikan layak, merupakan hal terbesar yang tak boleh dilupakan bangsa ini.

Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati perjuangan para pahlawannya?
’’Aku Mau’’
Lalu, spirit apakah yang menggerakkan Kartini dalam berjuang? Nukilan surat yang dikirimnya kepada Stella Zeehandelaar, sahabat penanya di Eropa, pada 13 Januari 1900 barangkali bisa menjadi cermin bagi kita tentang motto hidup yang menjadi spirit Kartini dan menggerakkannya dalam berpikir dan berjuang.

’’Kamu mau tahu motto hidupku? ’Aku mau!’ Dan dua kata sederhana ini telah membawaku melewati gemunung kesulitan.

Aku tidak mampu menyerah. ’Aku mau’ mendaki gunung itu. Aku tipe orang yang penuh harapan, penuh semangat. Stella, jagailah selalu api itu! Jangan biarkan dia padam. Buatlah aku selalu bergelora, biarkan aku bersinar, kumohon. Jangan biarkan aku terlepas’’.

Kartini meninggal dunia dengan mimpi-mimpinya tentang perubahan paradigma masyarakat. Ia ingin melihat kaum dan bangsanya maju.

Para feminis modern di Tanah Air memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan cita-citanya tersebut.
Para aktivis feminisme di Indonesia saat ini memang telah melakukan upaya-upaya yang signifikan bagi terwujudnya kesetaraan harkat dan martabat perempuan.

Antara lain ditandai dengan lahirnya UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan yang saat ini lagi gencar dan menjadi pembicaraan hangat adalah pelarangan nikah siri.
Pendidikan
Namun, hal lain yang tidak boleh dilupakan untuk selalu diperjuangkan adalah masalah pendidikan. Pendidikan, terutama bagi perempuan, adalah salah satu hal yang menjadi perhatian Kartini. Menurut dia, perempuan yang kelak pasti menjadi ibu, mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya. Ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak memiliki kesempatan dan peran paling besar untuk ini.

Bisa dipahami, sesungguhnya kesetaraan yang didengungkan Kartini bukanlah agar perempuan bersaing dengan laki-laki, tetapi agar saling mengisi dan saling berbagi.
Isyarat ini bisa ditangkap dari fakta bahwa perempuanlah yang pertama kali mendidik anak-anaknya.

Ini berarti tanggung jawab kaum hawa dalam mengurus rumah tangga tidak harus dilupakan, meski ia seorang feminis.

Menjadi seorang feminis adalah hal luar biasa yang harus dihargai. Tetapi hal itu selayaknya tidak menjadikan anak-anaknya telantar dan kurang mendapatkan kasih sayang.

Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap feminisme juga tak boleh dipahami setengah-setengah. Feminis bukan perempuan yang hanya ingin sama dengan laki-laki, melainkan orang yang menjadi motor kesetaraan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam keluarga dan masyarakat.

Semangat ’’aku mau’’ yang merupakan motto hidup Kartini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk menjadi seorang feminis di abad modern dengan baik dan benar. Bukan yang sok feminis. (Eros Rosidi-32)

Sumber:
Suara Merdeka, 15 April 2009

Menanti Kelahiran Televisi Kudus

BUPATI Kudus Mustofa Wardoyo mengatakan Kudus sudah saatnya memiliki televisi lokal. Masyarakat pun dengan penuh harap, menunggu realisasi gagasan itu. Ini karena sebelumnya, mantan Bupati HM Tamzil, sudah pernah menggulirkan wacana pendirian stasiun televisi di Kota Kretek ini. TV Muria pernah diperkenalkan sebagai bakal nama stasiun televisi tersebut.

Apakah gagasan tersebut akan tetap menjadi mimpi yang tak kunjung terealisasi?
Padahal, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga telah mengadakan studi banding ke beberapa daerah yang mempunyai televisi lokal.
Tujuannya, tak lain dan tak bukan adalah untuk ’’menimba ilmu’’ mengenai pengelolaan televisi lokal sampai pada plus minus eksistensinya bagi daerah.

Kudus meski sangat kecil dibanding kota lain, tetapi memiliki potensi industri yang sangat luar biasa besar. Tak hanya secara nasional, tetapi skala internasional.
Berbagai industri (perusahaan raksasa) berada di sini. PT Djarum, PT Pura Group,

Polytron (HIT), PR Sukun, PT Mubarokfood Cipta Delicia dan sebagainya, adalah beberapa nama yang sudah dikenal dan mendapatkan pengakuan internasional.
Potensi usaha dan industri ini, ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang terbilang baik.

Karena selain sebagai kota industri, Kudus juga merupakan kota santri dan kawasan pendidikan yang menjadi tujuan belajar masyarakat, terutama di sekitar pantura timur seperti Pati, Rembang, Blora, Jepara, dan Grobogan.

Tentu saja, berbagai potensi yang ada itu, akan semakin dikenal jika promosi lewat media elektronik, terutama televisi, tergarap dengan baik. Nah, kehadiran televisi lokal, tentu saja sangat berdampak positif bagi promosi dan perkembangan pembangunan.
Nilai Tambah
Ada nilai tambah (bukan sekadar gengsi) yang akan di dapat jika televisi Kudus yang sejak lama digagas tersebut itu segera lahir. Apa saja nilai tambah itu? Pertama, sebagai sarana promosi daerah.

Berbagai hasil pembangunan kota akan bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat dengan keberadaan televisi lokal. Kedua, ada transparansi. Televisi lokal, bisa menjadi sarana untuk melakukan transparansi kebijakan kepada masyarakat.

Berbagai pemberitaan di televisi tersebut, akan semakin menambah kelengkapan informasi yang bisa didapat oleh masyarakat. Selama ini orang lebih banyak mendapatkan informasi dari media cetak.

Selama ini, memang sudah ada pemberitaan di televisi dari tingkat provinsi seperti TVRI, TV Borobudur, Pro TV, TV-KU dan Cakra serta dari televisi nasional. Namun porsinya tidaklah seberapa, jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembangunan di Kudus yang demikian cepat.

Melahirkan sebuah stasiun televisi memang bukan persoalan mudah. Pengajian dan riset yang mendalam harus dilaksanakan oleh tim yang benar-benar ahli, termasuk melakukan studi banding ke berbagai daerah yang mempunyai televisi lokal.

Melahirkan sebuah setasiun televisi memang pekerjaan berat. Namun ini akan menjadi sebuah prestasi besar yang akan diingat oleh masyarakat, selama masih hidup. Pertanyaannya, sanggupkan Bupati H Mustofa Wardoyo segera mewujudkannya? Yang jelas televisi Kudus sudah saatnya lahir.

Karena dengan itu, sebenarnya pembangunan daerah bisa lebih cepat berkembang karena berbagai informasi dapat diterima secara cepat oleh masyarakat.

Program atau kebijakan daerah juga bisa lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mengawasi tata pemerintahan yang ada. Pelahiran televisi Kudus bisa terlaksana lebih cepat, jika pihak pemerintah kabupaten menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada. Karena para pengusaha juga punya kepentingan untuk mengiklankan produknya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, apakah masyarakat masih harus menunggu lama kelahiran televisi Kudus? Atau ia tetap akan tetap cuma menjadi mimpi? (35)

Sumber:
Suara Merdeka, 14 April 2009

Uang dan Personal Branding

Koran Tempo
5 Maret 2009

obama-eros1Oleh Eros Rosidi
# Sekretaris Jenderal Institute for Social and Economic Studies (ISES) Indonesia

Akhir Februari lalu ada pengalaman menarik. Saat itu, Institute for Social and Economic Studies (ISES) Indonesia mengadakan serangkaian diskusi di beberapa kabupaten di Pantura Timur, yaitu di Kudus, Grobogan, Jepara, dan Pati.

Diskusi dengan tema “Bagaimana Menjadi Caleg Potensial Layak Pilih” itu diikuti oleh para calon legislator di kabupaten yang kami kunjungi. Nerwan Nilwa Putra, pakar pemasaran politik dari Jakarta, didaulat untuk mengisi materi tersebut.

Secara atraktif, Bung Nerwan memaparkan kiat-kiat dan apa yang harus dilakukan oleh para calon legislator agar menarik dan memikat konstituen. Tapi bagaimana reaksi para calon legislator?

“Pak Nerwan, saya sangat tertarik dengan teori-teori yang Bapak paparkan. Tapi itu tidak cukup bagi kami para caleg. Masyarakat tidak butuh teori seperti itu. Ada uang, mereka memilih. Tanpa uang, jangan harapkan mereka akan menggunakan hak suaranya,” begitu kata seorang calon legislator di Kudus.

Bung Nerwan pun mengatakan bahwa uang dalam politik bukan segalanya, meski diakui bahwa politik tanpa uang tidak akan berarti. Tapi personal branding calon legislator harus dibentuk agar masyarakat percaya dan akhirnya memilihnya.

Ternyata tidak hanya calon legislator di Kudus yang mengatakan bahwa uanglah yang sangat penting saat ini. Di Grobogan, Pati, dan Jepara juga sama. Uang menjadi persoalan utama para calon legislator. Dengan uanglah mereka berharap bisa terpilih nantinya, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon yang terpilih adalah yang berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Uang semakin menjadi raja. Politik sebagai “rumah” tidak lagi memberikan keteduhan, karena banyak pemilih (konstituen) lebih peduli terhadap uang.

Bung Nerwan pun tersenyum nyengir. “Saya nggak bisa bilang apa-apa. Di beberapa kota kemarin, uang juga menjadi pertanyaan yang serupa. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yakinlah, uang tetap bukan persoalan utama seseorang agar terpilih menjadi anggota Dewan. Kenali diri Anda, cari kelebihan Anda, cari persoalan apa yang ada di masyarakat. Jadikan itu sebagai alat kampanye dan jadikan sebagai visi serta misi Anda…”